Bupati Nias Barat Membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2030

Pelaksanaan FKP RPJMD tahun 2025-2030 di Kabupaten Nias Barat | Foto : Hengki Zai

Nias Barat -  Pemerintah Kabupaten Nias Barat menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Afo, Kantor Bappeda Kabupaten Nias Barat, dan secara resmi dibuka oleh Bupati Nias Barat. Kamis (02/05 2025).

Forum ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan teknokratik untuk memastikan arah kebijakan pembangunan lima tahunan Kabupaten Nias Barat tersusun secara sistematis, responsif, dan terukur. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2030 harus mengacu pada RPJPD Kabupaten Nias Barat 2025–2045 serta mengakomodasi visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih. Dokumen ini direncanakan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah pada bulan Juli 2025.

Beberapa isu strategis yang menjadi fokus penyusunan RPJMD antara lain:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Dengan mendorong pemerataan pendidikan 12 tahun, perluasan akses pendidikan tinggi, serta peningkatan soft skill angkatan kerja agar siap memasuki dunia kerja dan berdaya secara ekonomi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan, penguatan fasilitas layanan dasar, serta peningkatan status RS Pratama Onolimbu menjadi Rumah Sakit Tipe C. Bupati juga menyoroti adanya ketimpangan antara data stunting dan gizi buruk dari BPS yang menunjukkan tren penurunan, dengan fakta di lapangan yang justru mengindikasikan peningkatan kasus. Oleh sebab itu, beliau meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan langkah konkrit untuk menekan angka stunting demi menjamin kualitas generasi masa depan Nias Barat.
3. Penguatan Ekonomi Rakyat: Melalui pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, UMKM, dan industri rumahan berbasis pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan.
4. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah: Fokus pada peningkatan jaringan jalan dan jembatan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
5. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, dan berbasis digital serta memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada rakyat.

Forum ini juga menjadi ruang strategis untuk menyerap aspirasi dan masukan dari pemangku kepentingan lintas sektor, demi memastikan RPJMD 2025–2030 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang solutif dan berkelanjutan bagi kemajuan Kabupaten Nias. (Hengki zai)