 |
| Ketua DPRD Melawi Hendegi Januardi Usfa Yursa Bersama Beberapa Instansi Terkait Meninjau Langsung Penyaluran BBM Di Beberapa Stasiun Pengisian Di Nanga Pinoh | Foto : Rony. |
Melawi – Pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus digencarkan oleh legislatif daerah. Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa, S.IP., memimpin langsung kegiatan monitoring dan peninjauan lapangan terkait penyaluran BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Kota Nanga Pinoh, Senin (12/10/2026).
Kegiatan peninjauan ini turut melibatkan unsur kedinasan terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Melawi, di antaranya jajaran Asisten Perekonomian & Pembangunan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan (Diskumdag), Kasat Pol PP, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfo, Kabag Ekonomi & SDA, Kabag Prokopim, serta perwakilan dari pihak PT Pertamina.
Dalam pemantauannya di lapangan, Ketua DPRD Melawi mengecek langsung proses pengisian BBM bersubsidi—baik jenis solar maupun pertalite pada tiga lokasi SPBU berbeda di Nanga Pinoh. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa proses pendistribusian berjalan tertib, lancar, serta benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak menerima.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung, pengisian bahan bakar di SPBU telah menerapkan sistem digital menggunakan barcode terdaftar bagi setiap kendaraan. Selain itu, diterapkan pula pembatasan jumlah maksimal pengisian per kendaraan guna menghindari monopoli dan memastikan pemerataan stok bagi masyarakat luas.
"Kami menyaksikan secara langsung bahwa penyaluran BBM bersubsidi berjalan lancar. Pengisian dilakukan berdasarkan *barcode* dengan batas maksimal kendaraan. Kebijakan ini bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan BBM bersubsidi," jelas Ketua DPRD Melawi, Hendegi Januardi Usfa Yursa.
Hendegi menegaskan bahwa sektor energi dan ketersediaan BBM menjadi perhatian krusial lembaganya. Mengingat tingginya tingkat ketergantungan para pelaku usaha dan masyarakat sehari-hari terhadap kendaraan untuk menunjang aktivitas ekonomi, stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi wajib dijaga bersama.
Ke depannya, DPRD Kabupaten Melawi berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan pengawasan ke SPBU-SPBU lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Melawi.
Menutup kegiatan monitoring tersebut, Hendegi menyampaikan pesan tegas kepada seluruh pengelola SPBU agar senantiasa menjaga komitmen pelayanan publik yang profesional, transparan, serta taat pada kuota dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
"Kami berharap seluruh pengelola SPBU di Kabupaten Melawi dapat menjaga komitmen dalam melaksanakan distribusi BBM bersubsidi secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan," pungkasnya.
(Rony)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
0 Komentar