 |
| Kegiatan Evaluasi KBK | Foto: BPJS |
Gunungsitoli– Sebagai gatekeeper, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dasar kesehatan yang berkualitas kepada peserta JKN. Guna meningkatan kualitas pelayanan di FKTP, BPJS Kesehatan Cabang Gunungsitoli menggelar kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) dan Kepatuhan FKTP terhadap Kontrak Triwulan I Kota Gunungsitoli bersama Puskesmas se-Kota Gunungsitoli, Senin (17/04).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli, Wilser Juliadi Napitulu mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan seluruh Puskesmas di Kota Gunungsitoli. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut rutin dilaksanakan per triwulan sebagai upaya mengevaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
Baca Juga : Permudah Warga Jangkau Layanan JKN, BPJS Kesehatan Hadirkan Layanan Jemput Bola
"Terdapat delapan Puskesmas yang akan dievaluasi. Saya berharap seluruhnya dapat menyampaikan kendala yang terjadi untuk dijadikan bahan diskusi serta dibahas untuk perbaikan ke depannya. Kami siap untuk menindaklanjuti hasil evaluasi ini dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kota Gunungsitoli, termasuk peserta JKN,” ujar Wilser.
Wilser mengatakan bahwa dana kapitasi yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan diperuntukan kepada pemenuhan pelayanan kesehatan peserta JKN yang berkualitas. Oleh sebab itu Wilser menjelaskan bahwa evaluasi ini juga menjadi media untuk menyamakan persepi pelayanan kesehatan yang berkualitas di Puskesmas. Menurutnya, standarisasi pelayanan kesehatan di masing-masing Puskesmas harus sama sehingga tidak ada perbedaan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
“Pada prinsipnya kami sangat serius dalam upaya mendorong percepatan perubahan dalam capaian KBK masing-masing Puskesmas. Sebagai wujud nyata kami telah memastikan ketersediaan dokter, obat-obat serta terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan diantaranya dengan melalui pemanfaatan sistem antrean online,” kata Wilser.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKS Kesehatan Cabang Gunungsitoli, Nancy Agitha menjelaskan bahwa evauasi tersebut diharapkan mampu memperkuat komitmen FKTP untuk melakukan peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN. Nancy menambahkan bahwa KBK pada dasarnya adalah pembiayaan yang berorientasi pada mutu layanan kesehatan. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam penilaian KBK. Ketercapaian dari masing-masing indikator akan menentukan besaran kapitasi yang dibayarkan kepada FKTP.
“Tiga indikator dalam KBK yaitu angka kontak, rasio rujukan non-spesialistik dan rasio peserta Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) terkendali. Jika target tercapai, maka kapitasi diterima secara penuh. Namun jika tidak, maka kapitasi yang diterima akan disesuaikan dengan pencapaian,” jelas Nancy.
Nancy juga memberikan apresiasi kepada seluruh Puskesmas di Kota Gunungsitoli atas ketercapaian masing-masing indikator KBK. Nancy menjelaskan bahwa secara umum capaian KBK dari masing-masing Puskemas sampai dengan Maret 2023 dinilainya sudah baik.
“Kami harap hal tersebut dapat dipertahankan dan dan jika ada area of improvement agar dapat ditingkatkan. Pemanfaatan Aplikasi P-Care juga perlu menjadi perhatian mengingat kualitas entri data tersebut sangat penting dalam menunjang capaian indikator KBK,” jelas Nancy.
Nancy mengatakan bahwa tahun 2023, BPJS Kesehatan memiliki fokus utama yakni transformasi mutu layanan yang melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem JKN. Oleh sebab itu Nancy mengatakan bahwa diperlukan kolaborasi yang baik antar pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan khususnya di Puskesmas.
Baca Juga : Beri Kenyamanan Perjalanan Mudik, BPJS Kesehatan Sediakan Posko Terpadu
“Monev KBK ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain itu hadirnya digitalisasi layanan melaui pemanfaatan antrean online diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dengan mengurangi antrean dan waktu tunggu di FKTP. Hal itu dapat berdampak langsung kepada kepuasan peserta dan mengurangi risiko transmisi patogen antar pasien yang berkunjung di FKTP,” kata Nancy.
Tak hanya itu, Nancy juga terus mendorong implementasi kemudahan layanan dalam mengakses pelayanan kesehatan dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Peserta JKN juga tidak perlu lagi membawa fotokopi kartu JKN saat berobat dan hal ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia. (HA/mk/HaogoZega).
0 Komentar