 |
| Albert Harefa| Foto : istimewa |
Oleh: Albert Harefa
Posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali berada dalam situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, ASN dituntut loyal terhadap pimpinan dan menjalankan tugas pemerintahan secara profesional.
Namun di sisi lain, mereka juga dibatasi oleh aturan hukum, prinsip netralitas, serta tanggung jawab moral terhadap negara dan masyarakat.
Tidak sedikit ASN menghadapi tekanan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika kebijakan atau arahan yang diterima berada pada wilayah yang rawan menimbulkan persoalan hukum.
Dalam kondisi seperti itu, ASN berada dalam dilema: mengikuti arahan demi menjaga loyalitas birokrasi atau bersikap hati-hati demi menghindari risiko hukum di kemudian hari.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN ditegaskan harus bebas dari pengaruh kepentingan tertentu dan bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara.
Prinsip netralitas ini menjadi fondasi penting agar birokrasi tetap profesional, independen, dan tidak mudah terseret dalam kepentingan kekuasaan maupun kelompok tertentu.
Namun dalam praktiknya, garis antara loyalitas dan pelanggaran hukum terkadang menjadi kabur.
Ketika sebuah keputusan administrasi berujung pada persoalan hukum, ASN yang berada di level teknis kerap menjadi pihak yang paling rentan terseret konsekuensi pidana.
Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana perlindungan hukum dan pendampingan diberikan kepada ASN yang menjalankan tugas berdasarkan struktur birokrasi.
Sebagaimana diatur dalam KUHAP Baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, penetapan tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah. Jenis alat bukti yang diakui pun kini lebih luas, mulai dari keterangan saksi, ahli, surat, hingga bukti elektronik.
Hal ini menunjukkan bahwa proses hukum menuntut kehati-hatian serta pembuktian yang objektif sebelum seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara pidana.
Dalam perspektif hukum pidana modern, unsur kesalahan tidak hanya dilihat dari perbuatan yang dilakukan (actus reus), tetapi juga dari niat atau kesengajaan (mens rea).
Sebagaimana dijelaskan oleh Edward Omar Sharif Hiariej, seseorang tidak dapat begitu saja dipidana tanpa adanya pembuktian mengenai unsur kesengajaan ataupun kealpaan. Dengan kata lain, hukum pidana tidak semata-mata menghukum akibat, tetapi juga menilai niat dan tanggung jawab pelaku.
Karena itu, dalam setiap perkara yang melibatkan ASN, penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada pelaksana teknis semata.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri secara menyeluruh bagaimana proses pengambilan keputusan berlangsung, siapa yang memiliki kewenangan utama, serta apakah terdapat tekanan struktural atau perintah tertentu yang memengaruhi jalannya kebijakan.
Di sisi lain, ASN juga perlu memperkuat integritas pribadi dan keberanian profesional. Loyalitas terhadap pimpinan tidak boleh mengalahkan loyalitas terhadap hukum dan kepentingan publik.
Sebab pada akhirnya, jabatan bersifat sementara, sementara konsekuensi hukum dan dampaknya terhadap keluarga maupun masa depan dapat berlangsung sangat panjang.
Keadilan dalam pemberantasan korupsi sejatinya bukan hanya soal menghukum pelaku, melainkan juga memastikan bahwa proses hukum berjalan objektif, transparan, dan menyentuh seluruh pihak yang benar-benar bertanggung jawab.
Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya menciptakan efek jera, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan sistem pemerintahan.
0 Komentar