Hadiri Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bupati Nias Utara Sampaikan Aspirasi Strategis di Hadapan Menteri dan Gubernur

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu Di Sela - Sela Menghadiri Rakor Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Di Jakarta Sampaikan Beberapa Aspirasi Terkait Daerah 3T Serta Isu Lainnya Kepada Kemendes PDT RI | Foto : Ist.

Nias Utara – Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Dalam forum strategis nasional tersebut, Bupati Amizaro mendapat kepercayaan untuk berbicara mewakili para kepala daerah dari 30 kabupaten berstatus daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) di seluruh Indonesia.

Suarakan Aspirasi 30 Kepala Daerah 3T: Dorong Pengalihan Gaji PPPK ke APBN

Mewakili suara rekan-rekan kepala daerah wilayah 3T, Bupati Amizaro menyampaikan sejumlah pokok pikiran dan usulan mendasar guna meringankan beban fiskal daerah serta mengakselerasi pembangunan. Salah satu poin krusial yang disuarakan adalah harapan agar pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diambil alih melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Bupati Amizaro juga menyoroti pelaksanaan program nasional di daerah tertinggal. Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif yang sangat luar biasa dan berdampak langsung bagi masyarakat di wilayah 3T.

"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program yang brilian dan bagaikan emas bagi daerah-daerah tertinggal," ungkap Bupati Amizaro.

Inisiasi Audiensi Langsung dengan Presiden Prabowo Subianto

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Amizaro bersama 30 kepala daerah wilayah tertinggal lainnya menyampaikan aspirasi agar difasilitasi untuk dapat melakukan audiensi secara langsung dengan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Menurutnya, pertemuan langsung dengan Kepala Negara menjadi hal yang sangat penting untuk membahas persoalan prinsip pembangunan nasional, mengingat isu pengentasan daerah tertinggal telah termaktub secara jelas dalam poin keenam program prioritas Asta Cita Presiden.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, alangkah baiknya kami daerah tertinggal ini dapat diakses oleh Pak Menteri untuk bisa kami beraudiensi, ketemu dengan Bapak Presiden Republik Indonesia," pintanya di hadapan para pejabat tinggi negara.

Dihadiri Jajaran Menteri dan Pejabat Tinggi Negara

Rapat koordinasi tingkat tinggi ini turut dihadiri oleh Menteri Desa dan PDT RI H. Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Desa dan PDT Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid, serta Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam.

Hadir pula Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PU Bob Arthur Lombogia, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution, perwakilan Kementerian Keuangan, para pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Kemendes PDT RI, serta para bupati dari seluruh daerah berstatus tertinggal di Indonesia. (Petrus Zend).

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.