 |
| Bupati Eliyunus Waruwu terima kunjungan Danlanal Nias | Foto : Hengky Zai |
Nias Barat — Hasil audiensi Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu bersama Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan beberapa hari lalu, mulai ditindaklanjuti. Saat ini Danlanal Nias berkunjung di Nias Barat. Rabu (16/09/2026).
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Nias, Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M.Tr.Opsla, bersama jajaran berkunjung di Kabupaten Nias Barat untuk memperkuat sinergi pertahanan maritim sekaligus mendorong perhatian terhadap kebutuhan masyarakat pesisir dan kepulauan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati Nias Barat tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut komunikasi strategis Pemerintah Kabupaten Nias Barat dengan Kementerian Pertahanan RI, khususnya terkait penguatan pengawasan kawasan Samudra Hindia, keselamatan nelayan, dan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah pesisir.
Kehadiran Danlanal Nias bersama jajaran tidak berhenti pada pertemuan kelembagaan. Dalam rangkaian kunjungan tersebut, jajaran Lanal Nias juga melakukan peninjauan lapangan sebagai bagian dari upaya melihat secara langsung kondisi dan potensi wilayah yang menjadi perhatian.
Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu menekankan bahwa kawasan pesisir dan kepulauan memiliki posisi strategis yang membutuhkan perhatian secara menyeluruh.
Menurutnya, pengawasan kawasan terluar tidak cukup hanya dilihat dari aspek pertahanan militer. Keamanan maritim harus berjalan seiring dengan keselamatan nelayan, penguatan ekonomi masyarakat, dan pemenuhan infrastruktur dasar.
“Pengawasan kawasan terluar ini membutuhkan strategi yang komprehensif. Bukan hanya soal pertahanan militer, tetapi harus sepaket dengan urusan perut, keselamatan nelayan, dan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat pesisir kita.” kata Eliyunus.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang menghubungkan kepentingan pertahanan dengan kebutuhan nyata masyarakat yang hidup dan menggantungkan penghasilan dari laut.
Bagi Pemerintah Kabupaten Nias Barat, keberadaan masyarakat pesisir bukan hanya bagian dari potensi ekonomi daerah, tetapi juga merupakan unsur penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan aktivitas kemaritiman di wilayah kepulauan.
Karena itu, penguatan keamanan maritim perlu dibarengi dengan dukungan terhadap masyarakat agar dapat menjalankan aktivitas melaut secara aman, produktif, dan berkelanjutan.
Bupati juga menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi masyarakat pesisir, terutama terkait keterbatasan jaringan komunikasi di laut dan akses terhadap bantuan darurat.
“Kita masih menghadapi kendala kritis berupa blank spot sinyal di laut yang sering membuat informasi darurat terlambat. Ditambah lagi, jarak tempuh tim rescue Basarnas dari Gunungsitoli menuju sejumlah lokasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu, penguatan kehadiran pangkalan laut dan pos pengawasan perlu menjadi perhatian bersama,” tambah Eliyunus.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam membangun sistem keselamatan maritim yang lebih responsif.
Keterbatasan komunikasi dapat menjadi kendala ketika nelayan menghadapi keadaan darurat di laut. Sementara itu, jarak tempuh menuju lokasi kejadian juga menjadi faktor penting dalam penanganan situasi yang membutuhkan pertolongan segera.
Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Nias Barat mendorong penguatan koordinasi dengan unsur TNI Angkatan Laut dan instansi terkait untuk mengkaji kebutuhan pengawasan serta dukungan keselamatan maritim di kawasan pesisir dan kepulauan.
Penguatan kehadiran pangkalan laut dan pos pengawasan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, mendukung pengawasan wilayah, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan keadaan darurat di laut.
Sementara itu, Danlanal Nias Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa, M.Tr.Opsla, hadir bersama jajaran dalam rangka menindaklanjuti komunikasi dan pembahasan strategis yang sebelumnya disampaikan Bupati Nias Barat kepada Kementerian Pertahanan RI.
Kehadiran Danlanal Nias menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara unsur TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam melihat kondisi wilayah pesisir serta kebutuhan pengawasan kawasan kepulauan.
Dalam kunjungan tersebut, jajaran Lanal Nias melakukan peninjauan lapangan sebagai langkah awal untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi wilayah yang menjadi perhatian, termasuk aspek pengawasan maritim dan kebutuhan masyarakat pesisir.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari tindak lanjut komunikasi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Nias Barat bersama Kementerian Pertahanan RI. Kami hadir untuk melihat secara langsung kondisi wilayah dan memperkuat koordinasi terkait kebutuhan pengawasan maritim serta aspek keselamatan masyarakat pesisir,” terang Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa.
Danlanal Nias juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengawasan kawasan laut dan kepulauan.
Menurutnya, penguatan pengawasan maritim membutuhkan kerja sama antara unsur pertahanan, pemerintah daerah, dan instansi terkait, sehingga kebutuhan keamanan wilayah dan keselamatan masyarakat dapat dibahas secara terpadu sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Audiensi dan kunjungan Danlanal Nias juga menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk mendorong evaluasi kembali status dan kebutuhan kawasan kepulauan terluar.
Bupati menyampaikan bahwa pemenuhan fasilitas publik di wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil perlu memperoleh perhatian dan dukungan yang lebih terarah dari pemerintah pusat.
“Kita ingin kebutuhan masyarakat pesisir dan kepulauan dilihat secara utuh. Mulai dari air bersih, listrik, jaringan komunikasi, internet, sampai konektivitas antarwilayah. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga soal memastikan masyarakat kita mendapatkan akses pelayanan dan kehidupan yang layak.” jelas Letkol Laut (P) Tomosa.
Sejumlah kebutuhan strategis yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Nias Barat meliputi:
1. Air bersih bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil. Penyediaan air bersih menjadi kebutuhan dasar yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kawasan kepulauan.
2. Penguatan dan penstabilan kelistrikan. Ketersediaan listrik yang memadai mendukung pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
3. Perluasan jaringan internet dan komunikasi. Konektivitas digital diperlukan untuk mendukung ekonomi digital, akses informasi, komunikasi darurat, serta pelayanan masyarakat.
4. Percepatan pembangunan jembatan dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur penghubung menjadi bagian penting dalam membuka akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.
5. Penguatan fasilitas keselamatan dan pengawasan maritim. Kebutuhan infrastruktur pendukung perlu dikaji secara terpadu untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan pengawasan kawasan strategis.
 |
| Eliyunus Waruwu dan Letkol Laut (P) Tomosa Uskarlind Larosa | Foto : Hengky Zai |
Bupati Nias Barat menegaskan bahwa setiap audiensi dengan kementerian dan lembaga negara harus diarahkan pada tindak lanjut yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin setiap pertemuan berhenti pada pembicaraan. Setiap aspirasi masyarakat harus kita perjuangkan agar ada tindak lanjut yang nyata, sesuai kewenangan, kesiapan teknis, dan dukungan anggaran.” ungkap Eliyunus.
Menurutnya, pembangunan Nias Barat harus berjalan seiring dengan penguatan keamanan wilayah, perlindungan masyarakat pesisir, dan peningkatan kesejahteraan.
Kunjungan Danlanal Nias menjadi bagian dari proses koordinasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Nias Barat berharap sinergi yang terbangun dapat membuka ruang kerja sama yang lebih kuat dalam membangun kawasan pesisir dan kepulauan yang aman, terhubung, serta memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.
Nias Barat memiliki posisi strategis di kawasan barat Indonesia. Potensi laut, pulau-pulau, dan masyarakat pesisir merupakan bagian penting dari masa depan daerah.
Karena itu, pembangunan Nias Barat harus dipandang sebagai satu kesatuan antara penguatan kedaulatan, keselamatan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan. (Hengky Zai).
0 Komentar