 |
| Pemkab Dan DPRD Nias Barat Resmi Mulai Pembahasan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 | Foto : Hengky. |
Nias Barat – Pemerintah Kabupaten Nias Barat dan DPRD Kabupaten Nias Barat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Bupati Nias Barat Dr. Eliyunus Waruwu menegaskan, perubahan anggaran tidak boleh berhenti pada penambahan angka dalam dokumen, tetapi harus menghasilkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Eliyunus saat menyampaikan Nota Keuangan dan Nota Pengantar/Penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna DPRD Nias Barat di ruang rapat DPRD Nias Barat, Senin (28/09/2026).
Menurut Bupati, APBD pada hakikatnya bukan sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat ke dalam kebijakan, program, pelayanan dan pembangunan.
“APBD bukan hanya angka-angka, tetapi kumpulan harapan masyarakat yang kita terjemahkan menjadi kebijakan, program, pelayanan dan pembangunan,” ujar Eliyunus.
Ia menyebut kebutuhan tersebut mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, air bersih, listrik hingga penguatan ekonomi masyarakat, termasuk petani, nelayan, pelaku UMKM dan masyarakat desa.
Dalam rancangan P-APBD 2026, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sekitar Rp606,4 miliar disesuaikan menjadi sekitar Rp880,11 miliar, atau meningkat sekitar 45,13 persen.
Sementara itu, PAD yang semula sekitar Rp22,6 miliar disesuaikan menjadi Rp25,65 miliar. Pendapatan transfer juga meningkat dari sekitar Rp578,07 miliar menjadi sekitar Rp848,6 miliar.
Pada sisi belanja, anggaran yang sebelumnya sekitar Rp665,83 miliar disesuaikan menjadi sekitar Rp991,38 miliar.
Yang menjadi perhatian adalah peningkatan belanja modal. Dari sebelumnya sekitar Rp78,5 miliar, belanja modal dalam rancangan perubahan APBD meningkat menjadi sekitar Rp336,81 miliar.
Eliyunus menilai peningkatan tersebut membuka ruang yang lebih besar bagi pembangunan, namun sekaligus menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Ketika anggaran pembangunan meningkat, kualitas perencanaan juga harus meningkat, kualitas pengadaan harus meningkat, ketepatan waktu harus semakin baik dan kualitas hasil pekerjaan harus semakin terjamin,” tegasnya.
Bupati mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terjebak pada orientasi besarnya anggaran maupun tingginya serapan.
“Jangan sampai kita hanya bangga karena anggaran bertambah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa manfaatnya juga bertambah,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan APBD bukan diukur dari tebalnya dokumen ataupun semata-mata tingginya angka penyerapan, melainkan dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai anggarannya selesai tetapi persoalan masyarakat belum juga selesai. Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai secara administrasi tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fokus pada Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
Dalam P-APBD 2026, Pemkab Nias Barat tetap memperhatikan sejumlah kewajiban daerah, antara lain sektor pendidikan, infrastruktur, pelayanan publik, belanja pegawai, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem serta pengendalian inflasi.
Di bidang pendidikan, Bupati menekankan perlunya peningkatan kualitas tenaga pendidik agar anak-anak Nias Barat memiliki daya saing yang semakin baik.
Sementara di sektor kesehatan, anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih cepat dan berkualitas.
Untuk infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang mampu membuka keterisolasian wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan menggerakkan perekonomian.
Adapun pemberdayaan ekonomi diarahkan agar petani, nelayan, pelaku UMKM serta generasi muda memperoleh ruang untuk bertumbuh dan berkembang.
“Setiap rupiah yang kita keluarkan kita berharap membawa kita semakin dekat kepada cita-cita Nias Barat, yaitu mewujudkan Nias Barat yang Cerdas, Sejahtera dan Sehat,” kata Eliyunus.
Pemerintah Terbuka terhadap Kritik Berbasis Data
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengakui bahwa proses penyusunan P-APBD 2026 berlangsung di tengah berbagai dinamika, mulai dari penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah pusat hingga persoalan administratif dan teknis.
Atas berbagai kekurangan dalam proses tersebut, ia menyampaikan permohonan maaf sekaligus menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
Eliyunus juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap pandangan, masukan dan kritik dalam proses pembahasan anggaran.
“Pemerintah daerah selalu terbuka, asal didasarkan pada hal-hal yang berbasis data dan kepentingan masyarakat. Itu harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna DPRD Nias Barat dibuka Wakil Ketua II DPRD Nias Barat, Khamozaro Halawa, S.T. Ia menyampaikan bahwa dari 20 anggota DPRD Nias Barat, seluruhnya telah hadir dan menandatangani daftar hadir sehingga rapat dinyatakan memenuhi ketentuan dan dibuka secara resmi serta terbuka untuk umum.
Khamozaro menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan terkait perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan sebelumnya.
Selanjutnya, Rancangan Perda tentang P-APBD 2026 akan memasuki tahapan pembahasan di tingkat komisi bersama perangkat daerah mitra kerja.
Khamozaro berharap seluruh proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan dokumen anggaran yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan Nias Barat.
Menutup penyampaiannya, Bupati Eliyunus mengingatkan seluruh pihak bahwa masyarakat akan menilai hasil kerja pemerintah dan DPRD dari perubahan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan mereka.
“Masyarakat akan mengingat apa yang berubah dalam kehidupan mereka. Setiap ketuk palu, kita meyakini ketukan itu akan menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Nias Barat yang telah dititipkan kepada kita. Itulah makna sesungguhnya dari pengabdian,” pungkasnya.
(Hengky Zai)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
0 Komentar