 |
| Komunitas Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Batam Gelar Diskusi Publik, Dorong Penguatan Ekonomi Perikanan Nasional | Foto : Darman. |
Batam – Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) Batam mendorong penguatan ekonomi biru dan pengembangan Lumbung Ikan Nasional sebagai upaya mengoptimalkan potensi maritim Kepulauan Riau sekaligus mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut dibahas dalam diskusi publik bertajuk “Menatap Masa Depan Ekonomi Biru & Lumbung Ikan Nasional dalam Asta Cita” di Sahid Vanilla Nagoya Hotel, Batam, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diikuti sekitar 60 peserta dari kalangan mahasiswa, masyarakat, dan insan media itu menghadirkan Ketua GGMI Batam M. Ghoji Alghifari Lubis dan Pengamat Politik Universitas Batam Fendi Hidayat sebagai narasumber diskusi.
Ghoji mengatakan, momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, khususnya memperkuat ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
“Generasi milenial harus berperan aktif dalam mendukung program pembangunan pemerintahan Prabowo melalui gagasan, inovasi, kewirausahaan, dan partisipasi masyarakat,” kata Ghoji.
Menurutnya, pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan keterlibatan masyarakat agar potensi sumber daya maritim dapat memberikan manfaat ekonomi secara nyata.
Generasi muda dapat mengambil peran melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, inovasi pengolahan hasil laut, dan pengawasan konstruktif terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk generasi milenial yang memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan,” ujarnya.
Sementara itu, Fendi Hidayat menilai Kepulauan Riau memiliki peluang strategis untuk mengembangkan ekonomi biru karena karakteristik wilayahnya sebagai provinsi kepulauan.
Potensi tersebut mencakup perikanan tangkap, budi daya laut, pengolahan hasil perikanan, serta perdagangan dan konektivitas maritim.
Menurut Fendi, pengelolaan potensi tersebut secara terarah dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Namun, pengembangannya perlu ditopang kebijakan yang tepat, infrastruktur memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perlindungan ekosistem laut.
“Pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional membutuhkan sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi kepemudaan, pelaku usaha, nelayan, koperasi, serta masyarakat pesisir. Kolaborasi tersebut penting agar potensi maritim Kepulauan Riau dapat dikelola secara produktif, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Fendi.
Ia menjelaskan, ekonomi biru tidak sekadar memanfaatkan sumber daya laut untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga mencakup pelestarian lingkungan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan penguatan ketahanan pangan.
Dalam konteks Lumbung Ikan Nasional, Fendi menekankan pentingnya membangun sistem perikanan terintegrasi, mulai dari produksi dan pendaratan ikan hingga penyimpanan, pengolahan, serta distribusi ke berbagai wilayah.
Ketersediaan pelabuhan perikanan, fasilitas penyimpanan berpendingin atau cold storage, distribusi antarpulau, dan industri pengolahan hasil laut dinilai menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.
Dengan infrastruktur dan tata kelola yang memadai, hasil laut dapat diolah menjadi produk bernilai tambah, bukan hanya dijual sebagai komoditas mentah. Upaya tersebut juga berpotensi membuka lapangan kerja dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat pesisir.
“Bagi Kepulauan Riau, penguatan sektor ini berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan, memperluas kesempatan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperkuat kontribusi daerah terhadap ketahanan pangan nasional,” ujarnya.
Fendi menambahkan, pengembangan sektor perikanan harus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya laut agar manfaat ekonomi dapat dirasakan dalam jangka panjang. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, akademisi, nelayan, serta organisasi kepemudaan diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan maritim yang produktif dan inklusif.
Diskusi yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat peran generasi muda dalam mendukung agenda Asta Cita, terutama melalui inovasi, kewirausahaan, dan pengembangan potensi ekonomi lokal.
Melalui kegiatan bertema #2TahunGerakNyata ini, GGMI Batam berharap pengembangan ekonomi biru dan Lumbung Ikan Nasional dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta memperkuat ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
(Darman)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
0 Komentar