![]() |
| Pekerjaan Revitalisasi di SDN 153070 Lumut Tapanuli Tengah | Foto : Atulee |
Tapanuli Tengah – Pelaksanaan proyek revitalisasi di UPTD Sekolah Dasar Negeri (SDN) 153070 Lumut 1 Bungkal, Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, menuai sorotan tajam dari publik, dilokasi terdapat tukang tanpa mengantongi SK. Rabu (18/11/2026).
Paket revitalisasi pekerjaan tersebut bersumber dari ABT-APBN Tahun 2026 senilai Rp 611.371.293. Dinilai minim keterbukaan informasi saat tim media melakukan pemantauan langsung di lokasi.
Berdasarkan data pada papan informasi proyek, kegiatan yang dikelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini memiliki masa kerja 120 hari kalender. Item pekerjaannya meliputi rehabilitasi tiga ruang kelas berkategori rusak sedang, perbaikan empat bilik toilet, serta penataan lingkungan sekolah.
Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan di lapangan menemui jalan buntu. Kepala Sekolah dikabarkan sedang bertugas ke luar daerah menuju Surabaya. Sementara itu, Bendahara Pelaksana P2SP, Siti Rodiah Lubis, mengaku tidak berani memberikan nomor kontak pimpinan maupun membeberkan data logistik material proyek.
"Sudah disarankan oleh operator, kontak beliau jangan dikasih," ungkap Rodiah kepada wartawan di lokasi kegiatan.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya mengetahui keluar-masuknya bahan bangunan, namun terikat instruksi untuk tidak menyampaikannya kepada pihak luar. "Saya tahu, tapi tidak sembarangan disampaikan, karena tanpa persetujuan Kepala Sekolah kami tidak berani," tambahnya.
Sikap tertutup pengelola proyek uang negara ini dinilai bertentangan dengan semangat transparansi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kejanggalan lain ditemukan pada aspek legalitas teknis di lapangan. Pekerja yang bertindak sebagai kepala tukang, warga berinisial H (bermarga Hutabarat) asal Dusun II Desa Aekhorsik, Kecamatan Badiri, mengakui bahwa aktivitas konstruksi sudah berjalan meski dirinya belum mengantongi Surat Keputusan (SK) penunjukan resmi.
"SK belum ada Pak," kata Hutabarat singkat saat dimintai keterangan di area proyek.
Belum terbitnya dokumen legalitas penanggung jawab teknis tersebut memicu pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan di lapangan. Di sisi lain, warga sekitar menyebutkan bahwa sosok kepala tukang yang bekerja saat ini diduga berbeda dari nama yang semula disepakati pada awal pembentukan tim. Informasi ini masih terus ditelusuri lebih lanjut oleh tim redaksi.
Selain persoalan administrasi, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga tampak diabaikan. Para pekerja, termasuk kepala tukang, terlihat beraktivitas tanpa mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Hutabarat berdalih perlengkapan keselamatan belum digunakan karena jenis pekerjaan saat ini hanya sebatas pengecoran dan pemasangan keramik.
Padahal, regulasi melalui UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta Permen PUPR mengenai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi mewajibkan penggunaan APD pada setiap tahapan proyek tanpa memandang tingkat kerumitan pekerjaan.
Atas berbagai temuan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah bersama konsultan pengawas diharapkan segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh agar realisasi anggaran negara tepat sasaran serta menjamin keselamatan pekerja.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Kepala Sekolah maupun Konsultan Pengawas belum memberikan tanggapan resmi. (Atulee).

0 Komentar