 |
| Praktisi Hukum Sekaligus Pegiat Sosial, Indra Dermawan Minta Polres Bogor Tindak Tegas Terkait Dugaan Penyalahgunaan BBM Solar Bersubsidi Di Daerah Klapanunggal | Foto : Dedi |
Bogor - Aktivitas penambangan atau galian di wilayah Klapanunggal, Kabupaten Bogor, kembali menuai sorotan tajam. Pasalnya, penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar untuk operasional alat berat excavator di lokasi tersebut dipertanyakan keabsahannya.
Praktisi hukum dan pegiat sosial, Indra Dharmawan, S.Psi., S.H., mendesak jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bogor untuk segera turun tangan membuka tabir serta mengusut tuntas pihak-pihak yang menjadi pensuplai BBM solar untuk alat berat di galian tersebut. Menurutnya, jika pasokan bahan bakar yang digunakan terbukti memakai solar bersubsidi, praktik tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus segera dihentikan secara tegas.
"Aturan pemerintah sudah sangat jelas. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, serta regulasi terkait lainnya, penerima Solar Subsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT) itu peruntukannya diatur secara ketat hanya untuk kategori masyarakat tertentu," ujar Indra Dharmawan saat dimintai tanggapan, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk bersikap abai atau pura-pura tidak paham terhadap regulasi yang berlaku. Penggunaan solar bersubsidi untuk kepentingan kegiatan komersial seperti pertambangan atau galian ilegal/komersial jelas merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima subsidi tersebut.
"Bohong jika pihak kepolisian tidak paham peraturannya. Aturannya sudah terang benderang. Oleh karena itu, Polres Bogor harus bertindak profesional, periksa dan usut tuntas siapa di balik suplai solar di galian Klapanunggal ini, jangan ada tebang pilih," tegasnya.
Penyalahgunaan BBM bersubsidi sendiri merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat diancam dengan pidana penjara dan denda yang tidak sedikit.
Masyarakat Kabupaten Bogor kini menanti langkah nyata dari aparat penegak hukum untuk membongkar sindikat atau mata rantai pasokan BBM bersubsidi yang diduga dinikmati oleh sektor industri atau penambangan komersial yang tidak berhak. Ketegasan aparat sangat dinantikan guna memastikan penegakan hukum berjalan adil tanpa kompromi.
Tim Jelajahsatu.com terus berupaya untuk meminta konfirmasi dari berbagai pihak terkait informasi tersebut.
(Dedi)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
0 Komentar