 |
| Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi RSUP Nias, Sekdis Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Yapintar Mendrofa Yang Hadir Sebagai Saksi Sampaikan Keterangan Terkait Beberapa Hal | Foto : Ist. |
Gunungsitoli – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022. Seorang saksi mengungkap adanya dokumen wajib yang tidak ditemukan dalam proses verifikasi sebelum pembayaran proyek dicairkan 100 persen.
Hal tersebut disampaikan Yapintar Mendrofa, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022, saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/11/2026).
Dalam persidangan, Yapintar menerangkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap 27 item dokumen pembayaran 100 persen, ditemukan tidak adanya Jaminan Pemeliharaan dan Asuransi Tenaga Kerja (Astek).
Padahal, kedua dokumen tersebut merupakan persyaratan wajib yang harus dipenuhi penyedia sebagaimana diatur dalam ketentuan kontrak dan regulasi pengadaan barang dan jasa.
Saksi mengaku telah menyampaikan temuan kekurangan dokumen tersebut kepada PPTK, bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Juang Putra Zebua, serta secara langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Oberlin Kurniawan Gea sebelum pembayaran dicairkan.
Namun, menurut keterangan saksi, tidak ada tanggapan dari PPK maupun KPA. Dokumen Jaminan Pemeliharaan juga disebut tidak pernah diserahkan oleh pihak penyedia maupun PPK hingga pencairan dana dilakukan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan dalam persidangan adalah proses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), meskipun sejumlah persyaratan administrasi pembayaran disebut belum terpenuhi.
Berdasarkan keterangan Yapintar, Berita Acara Pembayaran juga belum ditandatangani oleh PPK. Meski demikian, KPA Oberlin Kurniawan Gea tetap memproses dan menandatangani SPM dengan sepengetahuan Pengguna Anggaran (PA) Rahmani Oktaviani Zandroto.
Saksi menerangkan, pencairan pembayaran 100 persen tersebut dapat terlaksana karena didasarkan pada Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PA Rahmani Oktaviani.
Keterangan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembuktian perkara, terutama menyangkut kelengkapan administrasi dan mekanisme pencairan anggaran proyek pembangunan RSU Pratama Kabupaten Nias.
Perkara dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2022 tersebut melibatkan enam terdakwa dengan nilai kontrak proyek mencapai Rp38.550.850.700 atau sekitar Rp38,55 miliar.
Keenam terdakwa masing-masing Juang Putra Zebua selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Fredy Ligim Putra Zebua selaku penyedia sekaligus Direktur PT Viola Cipta Mahakarya, serta Ir. Lianus Ndruru selaku manajemen konstruksi sekaligus Direktur PT Artek Utama.
Selanjutnya, Lister Boy Lase selaku KPA Tahun Anggaran 2022-2023, Oberlin Kurniawan Gea selaku KPA Tahun Anggaran 2024, dan Rahmani Oktaviani Zandroto selaku Pengguna Anggaran.
Sidang lanjutan pemeriksaan saksi tersebut dipimpin Hakim Ketua M. Nazir, didampingi hakim anggota Syahrizal Munthe dan M. Fauzi.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Dr. Firman Halawa, S.H., M.H melalui Kepala Seksi Intelijen Yaatulo Hulu, S.H., M.H menegaskan bahwa pihaknya melalui Jaksa Penuntut Umum berkomitmen menangani perkara tersebut secara profesional, proporsional, dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kami tegaskan bahwa setiap proses penanganan perkara dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas, prinsip kehati-hatian, serta penghormatan terhadap proses peradilan yang ada", Tegas Yaatulo Hulu.
Selain itu, Kejaksaan Negeri Gunungsitoli menyatakan tetap transparan dan terbuka terhadap informasi publik. Masyarakat juga diimbau agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja diembuskan untuk melemahkan semangat penegakan hukum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
Perkara dugaan korupsi pembangunan RSU Kelas D Pratama Kabupaten Nias tersebut masih dalam proses persidangan. Keterangan para saksi dan alat bukti yang dihadirkan akan menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara. (Petrus)
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
0 Komentar